Telah dilaksanakan kegiatan Forum Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan dilaksanakan pada Jum’at/8 Maret 2019, pukul 07.30 WIB-selesai. Bertempat di Ruang Rapat Lt. IV Gedung A  Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang

Peserta kegiatan terdiri dari OPD Unsur Pengarah BPBD Provinsi Jawa Tengah; Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah; Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi di Jawa Tengah; Perwakilan CSR/Dunia Usaha di Jawa Tengah. Adapun narasumber acara tersebut terdiri dari Ngatini, SE, M.Si (Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan BNPB); Agung Koenmarjono, SH (Kasubbid Kesejahteraan Sosial BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah); H. Muh Zen Adv (Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah). Sedangkan moderator adalah Heri Rusyono (BAPPEDA Prov. Jateng dan

Nanang (BAPPEDA Prov. Jateng).

Maksud kegiatan adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Tujuan Kegiatan tersebut anatara lain Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, Nasional, dan Kabupaten/Kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan rancangan awal RKPD dan rancangan RKP; Menyelaraskan pendanaan indikatif program dan kegiatan Perangkat Daerah; Hal – hal substansial  antara lain  : Acara Forum Organisasi Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan Tahun 2019 dibuka oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah, Drs. Sudaryanto, M.Si dan menyampaikan point sambutan sebagai berikut : Koordinasikan selalu upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dengan OPD Unsur Pengarah saat terjadi maupun nihil bencana; Sinkronisasikan dan sinergikan Penyusunan Rencana PB di Jawa Tengah dengan OPD Unsur Pengarah karena bencana tidak mengenal wilayah; Para akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk terlibat dalam memprediksi ancaman, mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana serta melakukan sosialisasi hasil kajian dan penelitiannya; Dayagunakan forum ini untuk memanage risiko bencana seawal mungkin dan sedini mungkin, sehingga kita semua siap untuk melaksanakan tugas kebencanaan dengan senantiasa waspada dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan muncul.

Adapun narasumber pemaparan Materi oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah : Pemahaman mengenai penanganan kebencanaan secara dini dan mandiri sangat diperlukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana guna meminimalisasi korban serta kerusakan akibat bencana; Beberapa hal yang perlu dipastikan kesiapannya dalam penanggulangan bencana adalah mitigasi, logistik, dan koordinasi antar instansi di daerah. Beberapa daerah di Jawa Tengah memang sudah menjadi langganan longsor dan banjir, maka daerah tersebut harus dipersiapkan sejak dini risiko dan penangannannya; Hasil rapat Forum OPD Bidang Kebencanaan ini akan kami rapatkan secara internal dengan Anggota Komisi E DPRD Prov. Jateng untuk memantau hal-hal apa saja yang perlu dilengkapi dalam penanggulangan bencana dan kami simpulkan untuk menjadi satu kebijakan yang baik di tingkat Provinsi.

Pemaparan Materi oleh Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial  BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah : Perencanaan pembangunan daerah harus berlandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana; Program prioritas penanggulangan bencana agar lebih diperjelas lokus dan fokus serta target penanganannya;  Penyusunan RTRW agar diinformasikan kepada sektor pengguna dan Perangkat Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian. Selain itu, dalam penyusunan RTRW perlu ada keterukuran yang jelas dan kesepakatan seluruh pihak; Penyusunan Renja untuk dapat mempedomani Dokumen Perencanaan di atasnya baik pusat (RKP) maupun provinsi (RPJMD, RKPD) dan tetap berpegang pada regulasi serta selaras dengan tupoksi dan kewenangan yang ada; Identifikasi kebutuhan secara cermat dan teliti berdasarkan azas manfaat, ketepatan, efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Pemaparan Materi oleh Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan BNPB : BPBD diharapkan mampu untuk menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pasca bencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana; Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah terutama pada daerah rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana; Peran koordinasi yang melekat pada BPBD harus ditingkatkan, karena merupakan modal utama untuk mewujudkan program penanggulangan bencana yang tersinkronisasi dan terkoordinasi dengan baik antar Pemerintah Pusat dan Daerah.

Forum Organisasi Perangkat Daerah yang telah diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 yang akan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.