Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Indeks Ketahanan Daerah  (IKD) dilaksanakan pada hari Senin – Selasa/10 – 11 Desember 2018, pukul 15.00 WIB – selesai (sesuai jadual) di Hotel Syariah Solo Jl. Adi Sucipto No. 47 Surakarta.

Peserta kegiatan dari BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah yang terdiri dari Sekretaris dan Kasubbag Program/Perencanaan. Adapun narasumber dalam kegiatan ini adalah Kepala Sub Direktorat Peran Masyarakat BNPB (Drs. Pangarso Suryotomo). Fasilitator dari BNPB  antara lain Ageng Nur Ichwana; Ade Nugraha; Pratomo Cahyo Nugroho; Rizky Tri Septian; Suparlan.

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman aparatur daerah khususnya BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah baik secara teori ataupun aplikasi pada daerah dengan karakteristik yang beragam dalam melakukan perhitungan Indeks Ketahanan  Daerah secara mandiri.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pemaparan materi/teori pengantar dari narasumber dan dilanjutkan praktek dengan fasilitator. Point sambutan Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah pada acara pembukaan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Indeks Ketahanan Daerah  (IKD) : Salah satu sasaran RPJMN 2015-2019 adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dengan target penurunan sebesar 30%; Tahun 2016 s.d. 2017, BNPB telah melakukan pendampingan dan pengukuran IKD Provinsi Jawa Tengah melalui Kegiatan Penguatan Kelembagaan PRB di 12 Kab/Kota, sehingga diharapkan dapat menjadi pioner dan percontohan untuk wilayah lainnya; Dengan terselenggaranya kegiatan pelatihan dan pendampingan dalam perhitungan mandiri IKD diharapkan dapat menjadi sebuah langkah untuk mengukur ketahanan dan risiko bencana secara mandiri di daerah masing-masing, sehingga dari hasil perhitungan tersebut diketahui prioritas mana   yang harus diperbaiki untuk menurunkan risiko bencana dan prioritas mana yang perlu ditingkatkan.

Adapun hal hal penting yang disampaikan oleh narasumber antara lain Perlu suatu upaya untuk memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan ketangguhan mereka, karena faktanya yang menyelamatkan masyarakat dari bencana, > 96% adalah dirinya sendiri, keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar. Kosep PRB dilakukan untuk mengurangi risiko bencana yang ada dengan ketangguhan, mencegah risiko bencana baru dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dapat dimulai pada level administrasi terkecil yaitu Desa/Kelurahan melalui program Desa Tangguh Bencana. Pelibatan masyarakat tidak lagi sebagai obyek dalam bencana, tetapi sudah menjadi subyek yang berdaya. Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) adalah salah satu cara untuk melibatkan masyarakat sebagai subyek yang berdaya, dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mereka untuk bisa melakukan pengkajian risiko bencana, membuat laporan kajian risiko bencana dan diseminasi, membuat rencana pengelolaan risiko bencana, melakukan serangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana dan melakukan serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi. Perlu adanya komitmen bersama dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana oleh Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) karena keduanya saling terkait untuk mengoptimalkan terlaksananya program masing-masing dalam memfasilitasi penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan perlindungan, serta pelestarian kegiatan pembangunan desa yang terintegrasi dengan kegiatan PRB sehingga ketangguhan masyarakat dalam PB dapat terwujud.

Tindak lanjut kegiatan ini adalah BPBD Kab/Kota secara bertahap dapat segera mengambil langkah-langkah yang konkret dalam penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) secara mandiri dengan melibatkan seluruh OPD terkait di daerah masing-masing dan secara kontinyu meng-update penilaian tersebut.