BPBD Provinsi Jawa Tengah melakasanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan pada hari Selasa 6 maret 2018, pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Lt. IV Gedung A Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang. Adapun peserta dari kegiatan tersebut meliputi. OPD Unsur Pengarah BPBD Provinsi Jawa Tengah, Kepala Pelaksana BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah, Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi se Jawa Tengah, Perwakilan CSR/Dunia Usaha di Jawa Tengah, Perwakilan Penggiat Kebencanaan di Jawa Tengah.

Maksud kegiatan adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan tujuan Kegiatan  tersebut adalah Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, Nasional, dan kabupaten/ kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan rancangan awal RKPD dan rancangan RKP; Menyelaraskan pendanaan indikatif program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun narasumber dari kegiatan tersebut antaralain Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah; Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Acara Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Dr. Ir. Sri Puryono KS, MP dan menyampaikan point sambutan sebagai berikut : Sinkronisasikan dan sinergikan Penyusunan Rencana PB di Jawa Tengah dengan OPD pendukung karena bencana tidak mengenal wilayah; Koordinasikan selalu upaya pengurangan risiko bencana (PRB) dengan OPD pendukung saat terjadi maupun nihil bencana; Pimpinan OPD untuk dapat menginformasikan dan terbuka terkait alokasi anggaran kegiatan yang menunjang upaya pengurangan risiko bencana di Jawa Tengah; Dayagunakan forum ini untuk memanage risiko bencana seawal mungkin dan sedini mungkin, sehingga kita semua siap untuk melaksanakan tugas kebencanaan dengan senantiasa waspada dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan muncul; Aparatur Sipil Negera (ASN) harus menjaga netralitas dan meningkatkan sinergitas serta kondusivitas wilayah di tengah iklim pilkada saat ini.

Pemaparan Materi oleh Kepala BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah memaparakan tentang Penanganan sumber daya alam dan lingkungan serta penanggulangan bencana yang sudah menjadi kesepakatan dengan Nasional, Provinsi lain dan atau Kabupaten/ Kota agar diperhatikan dan dijaga;  Program prioritas penanggulangan bencana agar lebih diperjelas lokus dan fokus serta target penanganannya;  Penyusunan RTRW agar diinformasikan kepada sektor pengguna dan Perangkat Daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian. Selain itu, dalam penyusunan RTRW perlu ada keterukuran yang jelas dan kesepakatan seluruh pihak; Kelengkapan dan Validitas Data menjadi modal utama untuk penentuan program/kegiatan strategis dan penyelesaian permasalahan.

Pemaparan Materi oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah  memaparkan tentang Pemerintah dan masyarakat sama-sama bersiap untuk menghindari atau merespon bencana dengan tepat dan efektif sehingga kerugian dapat dikurangi. Strategi ini mencakup upaya meningkatkan kapasitas masyarakat untuk secepatnya memulihkan diri pasca terjadi bencana dan menguatkan diri untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana di masa depan; Penanggulangan bencana tidak terbatas pada tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana saja, tetapi juga meliputi upaya membangun ketangguhan masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana; Bencana belakangan ini tidak lagi dilihat semata-mata dari aspek penyebabnya, tetapi lebih dari segi dampaknya, dan manusia harus dapat menyiasati serta hidup berdampingan dengan risiko bencana.

Kalakhar BPBD prov. Jateng menyampaikan bagi Teman-teman penggiat kebencanaan bisa segera menyampaikan saran/masukan untuk dapat kami tindak lanjuti; Perguruan tinggi untuk bisa memfasilitasi/ mengarahkan mahasiswanya melalui kegiatan KKN untuk ditempatkan di daerah rawan bencana/pasca bencana yang bertujuan melaksanakan pendampingan dan pelatihan yang akan dibantu oleh BPBD; TATTs dan ASB untuk tetap giat melakukan pendampingan dan edukasi untuk masyarakat dan penyandang disabilitas guna meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana; BPBD, CSR dan dunia usaha bergerak bersama untuk melaksanakan program prioritas penanggulangan bencana.

Kesimpulan dari Forum Perangkat Daerah yang telah diselenggarakan oleh BPBD Provinsi Jawa Tengah dan dihadiri pemangku kepentingan PB menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan Provinsi Jawa Tengah yang diharapkan akan dijadikan  sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.