Kegiatan Rakor Pengelolaan Logistik & Peralatan Tahun 2021 di Jawa Tengah

BPBD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik & Peralatan di Jawa Tengah Tahun 2021 pada tanggal 28 Oktober 2021 di Gedung A Lantai IV, Kantor BPBD Provinsi Jawa Tengah, Jl. Imam Bonjol 1 F Semarang.

Acara Rapat Koordinasi dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili Kepala Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Biro Kesejahteraan Rakyat Prov. Jawa Tengah.

Tujuan kegiatan ini adalah terselenggaranya Pengelolaan Logistik & Peralatan Penanggulangan Bencana yang cepat dan tepat.

Materi dan Narasumber:

  1. “Standarisasi Logistik Penanggulangan Bencana” disampaikan oleh Pejabat Fungsional Direktorat Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB.
  2. “Pemenuhan Kebutuhan Logistik Penanganan Pengungsi Terdampak Bencana di Jawa Tengah” oleh Kepala Seksi Perlindungan Sosial Program Bencana Alam Dinas Sosial Prov. Jawa Tengah.
  3. “Pembagian Peran dan Fungsi Dalam Pemenuhan Logistik Kebencanaan” oleh Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda Prov. Jawa Tengah.
  4. Moderator oleh Kepala Bidang Logistik & Peralatan BPBD Provinsi Jawa Tengah.

Hal-hal substansial:

  1. Standar minimal logistik penanggulangan bencana yang harus dipenuhi adalah air bersih dan sanitasi, pangan dan sandang, penampungan dan hunian, pelayanan kesehatan dan pelayanan psikososial.
  2. Permendagri No. 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah mengatur pola Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan penanggulangan bencana.
  3. Penganggaran Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi dan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dilaksanakan BPBD.
  4. Penganggaran Program Penanganan Bencana Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dilaksanakan Dinas Sosial.
  5. Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2018 Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana tidak hanya BPBD yang terlibat, juga instansi terkait seperti:
    • Dinas Kesehatan meliputi Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.
    • Disperakim meliputi Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi dan kab/kota.
    • Dinas Sosial meliputi Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.
    • BPBD berperan untuk melakukan kolaborasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana pada lintas sektor.
  6. BPBD dan Dinas Sosial merupakan unsur penanggulangan bencana dari Pemerintah Daerah sehingga harus berkolaborasi pada saat pra bencana maupun saat tanggap darurat bencana.
  7. Pemerintah dan masyarakat diharapkan selalu bersinergi dalam penanggulangan bencana, namun dalam pelaksanaannya CSR masih banyak yang mengabaikan. Teori dan praktek tidak selalu seiring sejalan memerlukan sinergitas melalui rakor, jambore relawan dan sebagainya.
  8. Perlunya pembentukan klaster untuk relawan penanggulangan bencana maupun klaster logistik untuk mengoptimalkan peran relawan dan percepatan akses logistik pada saat keadaan darurat bencana.
  9. Mendorong fungsi koordinasi dan komando dalam Penanggulangan Bencana dengan kepala BPBD ex officio (Sekda Prov. Jawa Tengah) sehingga tercipta sinergi antar instansi pemerintah terkait PB di lingkungn Pemprov. Jateng.
  10. Regulasi pembagian kewenangan penyediaan logistik  (BPBD : penyelamatan dan evakuasi) serta (Dinas Sosial: penyediaan logistik kebutuhan dasar pengungsi/ terdampak bencana).
  11. Kejadian Bencana yang terjadi pada masa lalu juga bisa digunakan sebagai dasar pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan. Kebutuhan dikuantifikasikan menjadi angka rupiah kebutuhan berdasarkan harga pasar yang sedang berjalan.
  12. Menyikapi Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri 050 tahun 2020, Pemprov. Jawa Tengah memindahkan sedikit demi sedikit anggaran pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sampai dengan akhir bakti Gubernur yang sedang menjabat, untuk kemudian disesuaikan dengan visi misi Gubernur yang baru.
  13. Untuk pemenuhan kebutuhan beras baik pada masa normal maupun masa darurat, Dinas Sosial akan memfasilitasi pemenuhan melalui stok logistik dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

izmir escort