KEGIATAN SINERGITAS MULTISEKTOR PASCA BENCANA “PEMULIHAN PASCABENCANA SEKTOR PERUMAHAN/PERMUKIMAN DI JAWA TENGAH”

BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana dengan tema Pemulihan Pascabencana Sektor Perumahan/Permukiman Di Jawa Tengah, Kegiatan dilaksanakan Pada Tanggal 02 s.d 03 Mei 2019 Di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo Kota Surakarta. Kegiatan di buka oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah Bapak IBK Alamsyah. S.Sos, M.Si. Kegiatan terdiri dari 70 orang dari BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah. Materi, Narasumber dan Moderator sebagai berikut:

  1. “Mekanisme Pendanaan dan Bantuan Perumahan Korban Bnecana untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana” disampaikan oleh Staff Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (H Ali Bernadus, SKM, MA)
  2. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Bantuan Perumahan Masyarakat Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Kepala Seksi Perumahan Umum (Suprapta);
  3. Moderator : Hastu Damarseto dari BNPB.

Maksud Kegiatan ini adalah untuk penguatan pemulihan pascabencana bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat /korban bencana.

Tujuan dari Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana dengan tema Pemulihan Pascabencana Sektor Perumahan/Permukiman Di Jawa Tengah adalah:

  1. Memfasilitasi dan mengkoordinasi penanganan kerusakan pascabencana sektor perumahan;
  2. Memfasilitasi dan penyamaan persepsi dengan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah tentang pengkajian kebutuhan pascabencana dan tata cara atau mekanisme pengajuan usulan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kab/Kota se Jawa Tengah
  3. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pascabencana di Jawa tengah.

Hal-hal Substansial Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana dengan tema Pemulihan Pascabencana Sektor Perumahan/Permukiman Di Jawa Tengah dengan Forum Group Discussion (FGD), Point pemaparan materi dari BNPB, dan DISPERAKIM sebagai berikut:

  • Forum Group Discussion (FGD) dibuka oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Jawa Tengah dan menyampaikan point sambutan sebagai berikut :
    • Rapat Koordinasi ini sangatlah penting untuk meningkatakan koordinasi, menyatukan langkah dan tindakan kita baik tingkat Pemerintah Pusat, Privinsi maupun Kab/Kota Serta semua pihak yang terkait dengan peningkatan pascabencana di Jawa Tengah.
    • Dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dan memperhatikan aspirasi masyarakat.
    • Langkah preventif dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan melalui kegiatan yang fungsinya sebagai inventarisasi sebelum datangnya bencana
  • Point pemaparan materi dari BNPB sebagai berikut :
    • Pembangunan perumahan merupakan skala prioritas yang harus lebih baik dan aman sesuai dengan  standar rumah tahan/aman bencana.
    • Sektor terdampak bencana antara lain :
  • Sektor Permukiman.
  • Sektor Infrastruktur.
  • Sektor Ekonomi Produktif.
  • Sektor Sosial.
  • Lintas Sektor.
    • Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana adalah perbaikan rumah rusak berat, rumah rusak sedang, dan rumah rusak ringan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur perumahan.
    • Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi perumahan pascabencana terbagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu:
      • Bencana Berdampak Besar (Masif) perencanaan melalui Renaksi dan Verifikasi Renaksi.
      • Bencana Sektor Tertentu perencanaan melalui Dok. Perencanaan RR/Proposal dan Verifikasi Proposal.
  •  Point pemaparan materi dari DISPERAKIM sebagai berikut :
    • Masyarakat yang rumahnya terkena bencana akan mendapat bantuan penyediaan atau rehabilitasi rumah, penyediaan rumah dapat berupa Pembangunan rumah baru mandiri dan pembangunan  rumah relokasi bencana (@50 Juta) sedangkan rehabilitasi rumah berupa rehabilitasi rumah rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat (@Rp.12 Juta)
    • Penyediaan rumah terbagi menjadi 2 (dua) bantuan yaitu masyarakat yang memiliki lahan dan masyarakat yang tidak memiliki lahan.
    • Masyarakat yang memiliki lahan akan mendapatakan bantuan Stimulan Pembangunan Baru: Bansos (Dasar Hukum : Pergub Bansos stimulan pembangunan rumah baru).
    • Masyarakat yang tidak memiliki  lahan akan mendapatkan bantuan Lahan disediakan oleh Kabupaten berupa hamparan relokasi (dasar hukum : Pergub Bankeukab terkait pembangunan penyediaan rumah dan psu relokasi bencana).

Kesimpulan Kegiatan Sinergitas Multisektor Pasca Bencana sebagai berikut :

  1. Masyarakat yang terkena bencana dan rumahnya rusak dapat mengajukan bantuan perbaikan maupun relokasi yang besarnya bantuan dan mekanisme pengajuan ditetapkan oleh pemda masing-masing.
  2. Mekanisme bantuan untuk pembangunan rumah terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
  3. Mekanisme bantuan keuangan (Bankeu), apabila lahan yang diperuntukkan sebagai rumah disediakan oleh pemerintah.
  4. Mekanisme bantuan sosial (Bansos), apabila lahan untuk membangun rumah dilakukan secara mandiri.
  5. Dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah melakukan menetapkan prioritas pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Skip to content