Rakor Penanganan Darurat Bencana dan Pengungsi Lintas Batas Wilayah Tahun 2015

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan kegiatan  “Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Dan Pengungsi Lintas Batas Wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2015” pada tanggal 27-29 Mei 2015 di Hotel Lorin Solo Jl. Adisucipto, No.47 Karanganyar. Peserta rakor ini berjumlah 40 orang terdiri dari

Utusan dari utusan BPBD Prov. Jatim, BPBD Prov. Jabar dan BPBD Prov. DIY. Wilayah Provinsi Jawa Timur  yaitu: Utusan dari BPBD Kab. Tuban, Kab. Magetan, Kab. Bojonegoro, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan. Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu : Utusan dari BPBD Kab. Pangandaran, Kab. Cirebon, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan dan Kota Banjar. Wilayah Provinsi DIY, yaitu : Utusan dari BPBD Kab. Kulonprogo, Kab. Gunungkidul dan Kab. Sleman. Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Utusan dari BPBD Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Cilacap dan Kab. Brebes dan juga terdapat peserta dairi SKPD Lain yang hadir adalah Dari Bakorwil I, II dan III Prov. Jateng , sedangkan untuk peserta dari BPBD prov. Jateng adalah wakil dari Bidang I dan II.

Adapun pembicara dalam rakor ini adalah : Deputi Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan oleh Kasubdit Peringatan Dini BNPB, Deputi Bid. Penanganan Darurat oleh Deputi II BNPB, Deputi Bid. Logistik dan Peralatan oleh Direktur Peralatan BNPB, Bakorwil II Jateng oleh Kepala Bidang Pembangunan Bakorwil II Jateng, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sukoharjo. 

Hasil dari rakor ini kesepakatan dokumen-dokumen tentang Nota Kesepahaman serta, Dokumen Pedoman Penanganan Darurat Bencana Dan Penanganan Pengungsi Lintas Batas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota oleh para peserta, materi Kesepakatan Bersama yaitu tentang : Kesediaan mengadakan kerjasama antar Kabupaten/Kota yang berbatasan, Penyusunan rencana program kegiatan PB di Wilayah perbatasan, Menyusun pedoman Penanganan Pengungsi Lintas Batas Wilayah, Memberikan masukan-masukan kepada BNPB dan Kementrian Dalam Negeri tentang regulasi-regulasi teknis dan Fasilitasi renkon perbatasan.

Hasil Kesepakatan Bersama berkaitan dengan Pedoman Penanganan Pengungsi Lintas Batas tersebut akan dikoordinasikan dan konsultasikan kepada BNPB. Kabupaten/Kota antar provinsi yang berbatasan dalam waktu dekat, akan menindaklanjuti dengan pembuatan Memorandum of Understanding antar masing-masing Kabupaten/Kota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Skip to content