Sebagai bentuk penguatan Penanggulangan Bencana, BPBD Prov. Jateng mengadakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Manajemen Penganggaran di Jawa Tengah Tahun 2018 di BPBD Kabupaten Rembang Jl. Pemuda Km. 3 Kec. Rembang, Kab. Rembang pada Jum’at – Sabtu/19 – 20 Januari 2018

Acara dibuka pada hari Jumat, 19 Januari 2018 pukul 19.00 WIB oleh Wakil Bupati Rembang, Bayu Andriyanto, SE dan menyampaikan point sambutan sebagai berikut :Selain sebagai seorang Wakil Bupati Rembang, Bapak Bayu Andriyanto juga menjabat sebagai Ketua PMI dan Pramuka di Kabupaten Rembang yang aktif mendukung berbagai kegiatan dari organisasi tersebut;

• Mengumpulkan dan mengajak relawan PMI, Pramuka dan juga BPBD untuk melaksanakan kegiatan bersih-bersih sungai di Kabupaten Rembang adalah merupakan salah satu kegiatan yang pernah dilakukan oleh Wakil Bupati Rembang sebagai wujud kepeduliannya terhadap lingkungan dan penanggulangan bencana di daerahnya;
• Salah satu permasalahan yang harus ditangani dengan serius di Kabupaten Rembang adalah relokasi tempat tinggal bagi warga terdampak abrasi, karena Kabupaten Rembang memiliki luas pantai ± 43 km di beberapa desa yang dimana terdapat warga terdampak abrasi yang tidak berkenan atau menolak untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. Hal ini dikarenakan warga telah memiliki prinsip bahwa mereka lahir dan hidup di daerah tersebut, maka meninggal pun juga harus di sana;
• Diharapkan adanya kerjasama dan bantuan dari Provinsi Jawa Tengah untuk memproses penanganan daerah abrasi di Kabupaten Rembang dengan membuat tanggul laut;
• Dalam memasuki tahun politik di 2018 ini, harus selalu diingat bahwa “Untuk Kemanusiaan Jangan Ada Politik di dalam Penanganan Bencana”,

Pada hari ke – 2 kegiatan rakor, disampaikan Arahan dari Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Paparan Materi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang sebagai berikut :

Arahan Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah tentang Sinergi dan Upaya Pengurangan Risiko Bencana Jawa Tengah :

• Pada APBD tahun 2018 rata-rata BPBD Kab/Kota mendapat dana Rp. 4.02 Milyar dan BPBD Kab/Kota yang mendapat angaran APBD terbesar adalah Pekalongan dan yang terendah adalah Kota Tegal;
• Pagu anggaran tertinggi pada setiap bidang di BPBD Kab/Kota berada pada bidang sekretariat, bidang pencegahan, bidang darurat dan bidang logistik, sedangkan pagu anggaran terendah ada pada bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
• DSP dialokasikan untuk posko dan pengadaan logistik kebutuhan PB yang akan digunakan pada periode siaga darurat;
• Pemerintah dan masyarakat agar selalu waspada dan siaga karena tingginya ancaman bencana di Jawa Tengah yang tidak pernah mengenal ruang dan waktu sehingga bisa terjadi kapan saja, dan puncak musim hujan juga masih terjadi pada Januari s/d Februari 2018;
• Penegakan RTRW dalam pembangunan dan edukasi masyarakat tentang PB adalah kunci untuk mengurangi dampak bencana dan mewujudkan “zero korban”;
• Kajian risiko bencana di masing-masing Kab/Kota untuk dijadikan dasar kebijakan dan upaya pengurangan risiko bencana.

Paparan Materi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang tentang Sharing Manajemen Anggaran BPBD Kabupaten Rembang :

• BPBD Kab. Rembang mencatat bahwa pada tahun 2017 taksiran kerugian akibat bencana sebesar Rp.882.000.000,- dari total kejadian sebanyak 44 kejadian di 11 Kecamatan;
• Anggaran BPBD Kabupaten Rembang turun dari pagu tahun 2017 sebesar Rp.541.430.000,- menjadi Rp. 6.153.175.000,- pada tahun 2018 dengan 11 program dan 49 kegiatan.