RAPAT KOORDINASI PENANGANAN REHABILITASI PASCA BENCANA DI KABUPATEN MAGELANG PADA TANGGAL 20 s/d 21 FEBRUARI 2019

BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Kabupaten Magelang Pada Tanggal 20 s.d 21 Februari 2019 Di Hotel Atria Kota Magelang. Kegiatan di buka oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah Bapak Drs. Sudaryanto, M.Si di damping oleh Kabid Rehabiltasi dan Rekonstruksi dan Kalaksa Kabupaten Magelang, serta diikuti oleh seluruh Kalaksa BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah. Materi dan Narasumber sebagai berikut:

  1. Kebijakan BNPB Dalam Pemulihan Sosek Masyarakat Pasca Bencana disampaikan oleh Direktur Pemulihan Sosial Ekonomi BNPB (Dr.Ir.Taufik Kartiko,M.Si)
  2. Perencanaan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana disampaikan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah (Agung Koenmarjono)
  3. Alternatif Kegiatan Pemulihan Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana disampaikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah (Hatta Hatnansya Yunus)

Maksud dan tujuan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana adalah untuk membangun komitmen dan kesepakatan bersama antara BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kab/kota dan menempatkan kegiatan rehabilitasi pasca bencana khususnya pemulihan sosial ekonomi masyarakat menjadi hal prioritas yang harus dikawal bersama untuk diprogramkan dan dilaksanakan

Kesimpulan dari hasil Rapat Koordinasi Penanganan Rehabilitasi Pasca Bencana di Kabupaten Magelang adalah

  1. Selama ini penanggulangan bencana (pasca bencana) belum mendapatkan porsi yang maksimal itu terlihat dari minimnya alokasi anggaran BPBD Provinsi dan Kabupaten/kota yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
  2. Kedepan Salah satu kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian maksimal dari BPBD Provinsi dan Kabupaten/kota adalah penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, salah satunya adalah penyediaan lahan untuk relokasi masyarakat terdampak bencana dan kegiatan peningkatan social ekonomi masyarakat dalam wujud bantuan alat produksi dan pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat terdampak bencana.
  3. Persyaratan usulan dana Rehabilitasi dan Renkonstruksi sector social dan sector ekonomi ke BNPB dipandang oleh daerah masih terlalu sulit oleh karena itu pihak BNPB perlu penyederhanaan persyaratan.
  4. BPBD Provinsi dan Kab/kota perlu menggali potensi dana Rehabilitasi dan Renkonstruksi sector social dan sector ekonomi dari dana Corporate Social Responsibility (CSR)
  5. Bappeda diharapkan mempunyai peran lebih untuk mengakomodir kebutuhan anggaran BPBD Provinsi dan kab/kota untuk mendukung kegiatan Rehabilitasi dan Renkonstruksi sector social dan sector ekonomi.
  6. BPBD Provinsi kab/kota akan bekerjasama dengan Dinas Koperasi Dan UKM dalam hal pemberdayaan ekonomi produktif melalui pelatihan keterampilan masyarakat pasca bencana.
  7. Standar pelayanan minimum (SPM) perlu dijadikan acuan dalam pemulihan peningkatan social ekonomi masyarakat pasca bencana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Skip to content