Rapat Koordinasi Sinergi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Untuk Mewujudkan Jawa Tengah tangguh bencana

BPBD mengadakan Rapat Koordinasi Sinergi Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Untuk Mewujudkan Jawa Tengah tangguh bencana dilaksanakan pada hari Kamis/15 November 2018, pukul 08.00 WIB – selesai di Ruang Rapat Arjuna Lt.II, Kantor Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah III (BP2MK) atau Gedung Eks. Bakorwil II Surakarta, Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 15 Surakarta. Kegiatan ini dubuka oleh Kalakhar BPBD Prov. Jateng Bapak Sarwa Pramana, SH, M.Si dalam arahannya Bapak Kalakhar menghimbau Program 2019 BPBD Kab/Kota diharapkan mulai menggerakkan program mitigasi bencana yang berkerjasama dengan PTN/PTS untuk melaksanakan program KKN Tematik yang bertujuan untuk mendukung pembentukan Destana; BPBD Kab/Kota diminta untuk segera melaksanakan Rakor Persiapan Penanggulangan Bencana Banjir dan Longsor karena sudah mulai memasuki musim penghujan; BPBD Kab/Kota dihimbau untuk mengaktifkan “Posko Bencana Bansor” 24 jam dengan melibatkan relawan; BPBD Kab/Kota bisa segera mengajukan permohonan dana siap pakai langsung ke BNPB untuk persiapan penanganan bencana banjir dan longsor, serta untuk pengajuan pengadaan logistik yang dapat segera dipenuhi adalah jas hujan dan chain saw.

Peserta kegiatan ini adalah BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah yang terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretaris dan Kasubbag Program/Perencanaan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan upaya Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat melalui program dan kegiatan yang tepat mutu, sasaran dan manfaat, agar terwujud sinergi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Kabupaten/Kota. Narasumber dan materi Rakor ini antara lain Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB (Rudi Phadmanto, Ak., MBA) dengan materi Penggunaan Sistem Informasi Logistik dan Peralatan untuk Mendukung Upaya Penanggulangan Bencana; Kepala Biro Keuangan BNPB (Ir. Sri Widayani, MM) dengan materi Implementasi Dana Siap Pakai BNPB oleh BPBD Kab/Kota sesuai Peraturan BNPB Nomor 2 Tahun 2018; Kepala Sub Direktorat Rawan Bencana Wilayah I, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Ir. Yani Ganefianto, M.Si) dengan materi Sinergi Pemanfaatan Dana APBDes untuk Pengurangan Risiko Bencana; Kepala Kelompok Teknisi Stasiun Geofisika Kelas III Banjarnegara (Haryanta, S.Kom) dengan materi Optimalisasi Pemanfaatan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Penanggulangan Bencana di Wilayah Provinsi Jawa Tengah; Direktorat Pengurangan Risiko Bencana BNPB (Ade Nugraha, ST) dengan materi Pengantar Penilaian Kapasitas Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah untuk Kajian Risiko Bencana; Kepala Bidang Sertifikasi LSP PB (Catur Sudiro) dengan materi Sosialisasi Prosedur Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana.

 

Rangkuman materi narasumber antara lain Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki Sistem Informasi Logistik dan Peralatan yang baik untuk mendukung bantuan bisa segera sampai ke daerah, karena sektor logistik dan peralatan sangat memengaruhi 80% keberhasilan upaya penanggulangan bencana; Penyaluran bantuan Dana Siap Pakai dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi. Setiap penyaluran harus dilakukan pencatatan. Penyerahan bantuan dalam bentuk peralatan dan logistik dibuat berita acara tersendiri; Salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2018  dalam bidang pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk mendukung kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya; Dibutuhkan peran dari seluruh pihak termasuk masyarakat agar rantai mitigasi bencana dapat berjalan dengan baik, dan masyarakat diharapkan tetap memantau  informasi MKG melalui BMKG @infoBMKG. agar terhindar dari isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau berita hoaks; Dalam rangka peningkatan kompetensi SDM Aparatur Pemerintah Daerah, khususnya dalam bidang penanggulangan bencana, perlu dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi dasar manajemen bencana melalui penyelenggaraan diklat yang mengacu pada standar kurikulum, modul, dan bahan ajar dari Pusdiklat BNPB; Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dilakukan perhitungannya oleh masing-masing daerah, dan untuk menilai IKD Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu harus dihitung IKD masing-masing Kab/Kota se Jawa Tengah, karena IKD Provinsi tidak bisa dinilai tanpa ada IKD Kab/Kota.

 

Tindak lanjut kegiatan ini antara lain BPBD Provinsi akan mengagendakan kegiatan FGD dengan BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah untuk menghitung Penilaian IKD Provinsi Jawa Tengah; BPBD Provinsi akan membiayai 20 orang ASN BPBD Kab/Kota se Jawa Tengah yang ingin mengikuti Uji Kompetensi Dasar Manajemen Bencana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Skip to content