BPBD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Penetapan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Dikecualikan pada Sekretraiat BPBD Provinsi Jawa Tengah pada Hari Senin, 12 April 2021 di Ruang Rapat Gd. A Lt. IV BPBD Prov. Jateng Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang.

Narasumber Rapat Penetapan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Dikecualikan pada Sekretraiat BPBD Provinsi Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor: 487.22/27 Tentang Peningkatan Pelayanan Data Dan Keterbukaan Informasi Publik bahwa PPID Pembantu SKPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan untuk segera Mengidentifikasi dan Menyusun Informasi Publik yang dikuasai dan terbuka melalui penetapan Daftar Informasi Publik Tahun 2021 serta melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
2. Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya;
3. Dalam menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2021 serta informasi yang dikecualikan, dapat bersinergi dengan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan  Informatika Provinsi Jawa Tengah (selaku PPID Utama Provinsi), dan stakeholder yang terkait serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah u.p. Kepala Bidang Statistik.

Sebagai tindak lanjut kegiatan ini, Sekretariat BPBD Prov. Jateng akan bersinergi dengan KIP Jateng dan Diskominfo Jateng untuk memenuhi dokumen terkait pengelolaan Informasi Publik yaitu menyampaikan SK Daftar Informasi Publik 2021 dan menetapkan Informasi Dikecualikan Sekretariat BPBD Prov. Jateng.