BPBD Prov. Jateng melaksanakan kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Bencana untuk  Peningkatan Ketangguhan Masyarakat pada  Selasa/30 Juli 2019, di Mexolie Hotel Kebumen Jl. Merak II No. 8, Panjer, Kebumen ada pun peserta dari kegiatan ini antara lain Kepala Pelaksana dan Kepala Bidang/Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab/ Kota se-Jawa Tengah.

Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pelayanan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota dalam penyampaian informasi kebencanaan untuk menambah pengetahuan masyarakat dalam bidang kebencanaan dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tujuan Kegiatan ini antara lain Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN BPBD dalam bidang pelaporan kebencanaan terutama kecepatan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat; Meningkatkan kapasitas sumber daya ASN BPBD dalam mengelola informasi bencana yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk menangkal informasi yang salah/hoax yang dapat membingungkan masyarakat.

Narasumber dan Pemateri Kegiatan antara lain Kepala Stasiun Geofisika Banjarnegara dengan tema materi Potensi Gempa Bumi-Tsunami di Pulau Jawa dan Mitigasinya; Kepala Pelaksana BPBD Kab. Cilacap dengan tema materi Strategi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Cilacap;  Kepala Pelaksana BPBD Kab. Purworejo dengan tema materi Kebijakan dan Langkah-Langkah yang sudah Diambil Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Ancaman Tsunami di Kabupaten Purworejo; Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen dengan tema materi Strategi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Tsunami di Kabupaten Kebumen; Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri dengan tema materi Strategi Pengurangan Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Wonogiri.

Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Bencana untuk Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dibuka oleh Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah (Drs. Sudaryanto, M.Si) dan menyampaikan point sambutan sebagai berikut : Salah satu kunci meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana adalah dengan meningkatkan sarana pemantauan dan peringatan dini bencana, sosialisasi kepada masyarakat dan simulasi/gladi bencana; Semua informasi tentang kebencanaan, baik peristiwa bencana sampai dengan kemampuan pemerintah (dari anggaran hingga sumber daya manusia sampai dengan sarana dan prasarana) dituntut untuk secara cepat dapat di akses oleh berbagai pihak terutama masyarakat yang terkena dampak bencana; ASN BPBD dituntut untuk menjadi ASN yang handal dan berintegritas, dan mampu menelaah secara cepat informasi yang diperlukan baik Pemerintah, Masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.

Keterbukaan dalam penyampaian informasi bencana bukan hanya akan memudahkan aparatur BPBD dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, namun sekaligus merupakan pelayanan untuk kebutuhan pemeriksaan, baik pemeriksaan kinerja maupun pertanggungjawaban anggaran dalam melaksanakan tugas kemanusiaan.