Selasa 25 Februari 2020 BPBD Prov. Jateng menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan di Ruang Rapat Gd. A Lt. IV BPBD Prov. Jateng Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang. Kegiatan tersebut di hadiri oleh OPD Provinsi Jawa Tengah, BPBD Kab/Kota se-Jawa Tengah, Pusat Studi Bencana Perguruan Tinggi di Jawa Tengah, Penggiat Kebencanaan di Jawa Tengah, Instansi Vertikal total peserta berjumlah + 100 orang, terdiri dari

Maksud kegiatan tersebut adalah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Tujuan Kegiatan antara lain Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, Nasional, dan Kabupaten/Kota, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhatikan rancangan awal RKPD dan rancangan RKP; Menyelaraskan pendanaan indikatif program dan kegiatan Perangkat Daerah. Adapun Narasumber Kegiatan tersebut antara lain Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNPB (Ir. Neulis Zuliasri, M.Si); Komisi E DPRD Prov. Jateng (Yudi Indras Wiendarto, SE); TGUPP (Sunaryo, Ph.D); BAPPEDA Prov. Jateng (Drs. Edi Wahyono, M.Si); Balai Konservasi Borobudur (Rony Muhammad, ST); PSB Universitas Negeri Semarang (Dr. Ir. Ananto Aji, MS). Moderator : Biro Perencanaan Sekretariat Utama BNPB (Atiyah, SAB, MAP); BAPPEDA Prov. Jateng (Danik Aneswati).

Kegiatan Rapat Koordinasi Forum Perangkat Daerah Bidang Kebencanaan dibuka oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah (Drs. Sudaryanto, M.Si) dan menyampaikan arahan sebagai berikut Pencegahan dan penanganan bencana alam tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Penanganan bencana hendak nya dilaksanakan bersama dan bersinergi bersama OPD yang lain untuk menanggulangi bencana dengan konsep pentahelix di mana unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi atau pakar dan media massa memiliki peran dan tugas dalam penanggulangan bencana. Menindaklanjuti Peraturan Presiden No. 79 Th. 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal- Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang,  perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat guna untuk meningkatkan daya saing kawasan yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Candi Borobudur menjadi salah satu dari 5 (lima) Destinasi Super Prioritas diantara Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang, dan Borobudur, maka dari itu BPBD diharapkan dapat menciptakan terobosan baru serta membuka sekat-sekat lintas sektor untuk bersama-sama menguatkan mitigasi dan pengurangan risiko bencana untuk mewujudkan Destinasi Pariwisata Indonesia yang nyaman dan Aman Bencana.

BNPB saat ini dalam proses penjaringan usulan/masukan dari daerah masing-masing Kab/Kota yang dikompilasi oleh BPBD Provinsi yang akan diajukan pada usulan Kegiatan Prioritas Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021. BNPB mengusulkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS dan Menteri Keuangan untuk mengalokasikan DAK Penugasan Bidang Ketahanan Bencana, untuk 47 Kabupaten/Kota pada kawasan pengembangan destinasi pariwisata yang akan digunakan untuk :  (1) penyediaan layanan informasi kerawanan bencana; (2) penyediaan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan; (3) penyediaan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Forum Perangkat Daerah ini akan ditindaklanjuti dengan Musyawarah Rencana Pembangunan 2021 dimana pada kesempatan itu Rencana Kerja Perangkat Daerah harus direncanakan dengan baik, yang berarti ada pola dan kesepakatan yang sama antar perangkat daerah untuk pelaksanaan PB.