BPBD Prov. Jateng meyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program Desa dan Keluarga Tangguh Bencana di Jawa Tengah dilaksanakan pada hari Rabu 12 Februari 2020 di Ruang Rapat Gd. A Lt. IV BPBD Prov. Jateng Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang. Adapun peserta kegaiatan tersebut adalah BPBD dan Dispermades Kab/Kota se Jateng.

 Maksud kegiatan ini adalah mensosialisasikan program Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) dan membangun komitmen bersama Kab/Kota dalam mewujudkan Kab/Kota yang tangguh bencana melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan standar  ketangguhan keluarga dalam menghadapi bencana sehingga dapat mengurangi korban jiwa pada saat terjadi bencana.

Narasumber Kegiatan tersebut antara lain Kepala BPBD Kab. Wonogiri (Bambang Haryanto); Dispermadesdukcapil Prov. Jateng (Evy Nurmilasari, S.Pi, MAP); Kepala Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat DP3AP2KB Prov. Jateng (Daru Kuncoro, SE, M.Si).

Kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan Program Desa dan Keluarga Tangguh Bencana di Jawa Tengah dibuka oleh Kalakhar BPBD Provinsi Jawa Tengah (Drs. Sudaryanto, M.Si) dan menyampaikan arahan sebagai berikut :  Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bapak Gubernur memperoleh penghargaan dari BNPB sebagai Gubernur yang Berpartisipasi Aktif Dalam Penanggulangan Bencana pada acara Rakornas PB Tahun 2020 di Sentul, Bogor dan hal ini harus menjadi motivasi kita untuk selalu meningkatkan kerjasama dengan ikhlas dalam menghadapi permasalahan penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Ada beberapa point Arahan Bapak Presiden RI pada Rakornas PB Tahun 2020 yang perlu diperhatikan, yaitu : Pemerintah daerah perlu melakukan pengendalian tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana; Setiap Gubernur, Bupati/Walikota diminta segera menyusun rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak dan harus siap menangani bencana secara tuntas; Penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, pentahelix yaitu kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat serta dukungan media massa untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada publik; Pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumber daya manusia yang handal dalam PB, penataan kelembagaan mumpuni, termasuk program dan anggaran yang harus ditingkatkan sesuai prioritas RPJMN 2020-2024; Panglima TNI dan Kapolri diminta turut serta dalam mendukung upaya PB termasuk penegakan hukum.

BPBD Kab/Kota diharapkan menjalin kerjasama yang baik dengan Dispermades Kab/Kota setempat untuk melakukan sinergi dan kolaborasi dalam kegiatan penanggulangan bencana melalui dana desa yang tujuannya untuk mebangun  masyarakat yang lebih mandiri utamanya di desa-desa yang rawan bencana.

Hingga akhir 2019, sebanyak 132 desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri telah membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana). Sedangkan tahun 2020 ini, target Pemkab Wonogiri adalah membentuk 23 Destana, sehingga diharapkan untuk ke depannya seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Wonogiri menjadi Destana (294 Destana).

Pemerintah Wonogiri melalui Bupati telah meminta agar penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas di setiap desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa (PPDD) adalah untuk  membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di  bidang Pembangunan  Desa dan Pemberdayaan  masyarakat Desa.

Fokus PPDD adalah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

Permasalahan PB termasuk dalam fokus PPDD yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Desa dalam hal kesiapsiagaan menghadapi bencana, penanganan bencana dan pelestarian lingkungan hidup.  BP3AP2KB melalui program PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender) telah menjadikan penanggulangan bencana sebagai salah satu fokus perhatian yang dapat mendukung percepatan pelaksanaan PUG (Pengarusutamaan Gender) yang diwujudkan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan peningkatkan kapasitas dalam PB untuk perempuan dan anak, serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban terdampak bencana. Pemerintah melalui Kementerian Desa telah mengalokasikan dana pembangunan di seluruh desa yang salah satu tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri, termasuk kemandirian di bidang penanggulangan bencana, dan akan ditindaklanjuti oleh BPBD dengan :Melakukan sinergi dan kolaborasi dengan Dispermades Kab/Kota setempat sebagai pengelola dana desa untuk melakukan upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam PB melalui pembentukan Destana; Koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan PPDD Tahun 2020 untuk kegiatan PB yang meliputi pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi, pelatihan pencegahan dan penanganan bencana, serta pelatihan tanggap darurat bencana. Akan diadakan rapat koordinasi lanjutan dengan mengundang kembali BPBD dan Dispermades Kab/Kota se Jateng untuk membahas lebih dalam mengenai dasar hukum perencanaan Program Desa dan Keluarga Tangguh Bencana di Jawa Tengah.