Category: Informasi Berkala
Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana
Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana dilaksanakan di Semarang, yaitu Hotel Semesta Jl. KH. Wahid Hasyim No. 125/127 Kranggan – Semarang. Kegiatan dilaksanakan selama 27 dan 28 September 2016 mulai pukul 08.00 sampai dengan jam 17.00 WIB dengan rincian sbb :
- Hari Selasa, Tgl 27 September 2016 Peserta dari Unsur SKPD terkait Prov. Jateng sebanyak 75 orang (fullday)
- Hari Rabu, tgl 28 September 2016 peserta dari Unsur Pendidikan (Kepala Sekolah/Wakil/Guru SD/SMP dan SMA sebanyak 75 orang ( fullday))
Pembukaan acara kegiatan Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana dilakukan pada hari Selasa tgl, 27 September 2016 Pukul 08.00 s/d selesai. Setelah pembukaan oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan penyampaian materi Manajemen Penanggulangan Bencana di Jawa Tengah.
Narasumber dalam Sosialisasi Sekolah/Madrasah Aman Bencana terdiri dari :
Rakor Peralatan Penanggulangan Bencana Jawa Tengah 2016
BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2016 sebagai berikut. Rakor dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Mei 2016 di Ruang Pertemuan I Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah, Jalan Diponegoro No. 1, Magelang. Tujuan diselenggarakan nya rakor tersebut adalah guna memetakan dan mensinkronisasikan potensi sumber daya peralatan penanggulangan bencana yang ada di Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat sehingga penanganan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu. Sasaran pelaksanaan rakor adalah BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah terbentuk melalui Perda dan SKPD Provinsi terkait.
Adapun narasumber yang mengisi dalam Rakor tersebut adalah Kasubdit Penyimpanan dan Pemeliharaan Peralatan BNPB (Ir. Harun Sunarso, M.Si) : ”Strategi, Kebijakan dan Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2016”, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Magelang : ”Optimalisasi Peralatan Dalam Penanggulangan Bencana di Daerah”, Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karanganyar : ”Implementasi Pengelolaan Peralatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Karanganyar”, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kudus : ”Sistem Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kudus”.
Pemantapan Sistem Manajemen Peralatan Penanggulangan Bencana Jateng 2016
BPBD Provinsi Jawa Tengah telah melakukan kegiatan Pemantapan/Pembekalan Sistem Manajemen Peralatan PB di Jawa Tengah Tahun 2016 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis, 12-14 April 2016 di Hotel Lor in, Jalan Adi Sucipto No. 47, Surakarta. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ini antara lain untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan peralatan penanggulangan bencana di Jawa Tengah melalui pengoperasian dan pemeliharaan peralatan yang baik dan benar serta meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang bertugas mengoperasikan dan memelihara peralatan penanggulangan bencana di daerah.
Peserta kegiatan ini sejumlah 35 orang dari 33 BPBD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang telah terbentuk melalui Perda dan 2 orang peninjau dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Instruktur dan Materi Pembekalan kegiatan ini terdiri dari : Direktorat Peralatan BNPB : ”Pengoperasian dan Pemeliharaan Tenda Pengungsi dan Water Treatment Portable”, Tagana Dinas Sosial Prov. Jateng : “Pengoperasian dan Pemeliharaan Dapur Umum Lapangan”, Bapak Rudi dan Bapak Yanto (BPBD Provinsi Jawa Tengah) : “Pengenalan dan Praktek Water Rescue”. Untuk kegiatan pembekalan Water Rescue dilaksanakan di Waduk Tirtomarto, Delingan Kabupaten Karanganyar sedangkan untuk kegiatan pembekalan dan pengoperasian Dapur umum Lapangan, Water Treatment Portable dan Tenda Pengungsi dilaksanakan di halaman Parkir Hotel Lor In Surakarta dan untuk pembekalan pemeliharaan peralatan PB dan evaluasi kegiatan dilaksanakan pada malam hari di Ruang Jolonidi Hotel Lor in Surakarta.
Rakor Penanganan Darurat Bencana dan Pengungsi Lintas Batas Wilayah Tahun 2015
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah telah mengadakan kegiatan “Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Dan Pengungsi Lintas Batas Wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2015” pada tanggal 27-29 Mei 2015 di Hotel Lorin Solo Jl. Adisucipto, No.47 Karanganyar. Peserta rakor ini berjumlah 40 orang terdiri dari
Utusan dari utusan BPBD Prov. Jatim, BPBD Prov. Jabar dan BPBD Prov. DIY. Wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu: Utusan dari BPBD Kab. Tuban, Kab. Magetan, Kab. Bojonegoro, Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo dan Kab. Pacitan. Wilayah Provinsi Jawa Barat, yaitu : Utusan dari BPBD Kab. Pangandaran, Kab. Cirebon, Kab. Ciamis, Kab. Kuningan dan Kota Banjar. Wilayah Provinsi DIY, yaitu : Utusan dari BPBD Kab. Kulonprogo, Kab. Gunungkidul dan Kab. Sleman. Wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Utusan dari BPBD Kab. Rembang, Kab. Blora, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Wonogiri, Kab. Klaten, Kab. Magelang, Kab. Purworejo, Kab. Cilacap dan Kab. Brebes dan juga terdapat peserta dairi SKPD Lain yang hadir adalah Dari Bakorwil I, II dan III Prov. Jateng , sedangkan untuk peserta dari BPBD prov. Jateng adalah wakil dari Bidang I dan II.
Adapun pembicara dalam rakor ini adalah : Deputi Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan oleh Kasubdit Peringatan Dini BNPB, Deputi Bid. Penanganan Darurat oleh Deputi II BNPB, Deputi Bid. Logistik dan Peralatan oleh Direktur Peralatan BNPB, Bakorwil II Jateng oleh Kepala Bidang Pembangunan Bakorwil II Jateng, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Sukoharjo. 
Hasil dari rakor ini kesepakatan dokumen-dokumen tentang Nota Kesepahaman serta, Dokumen Pedoman Penanganan Darurat Bencana Dan Penanganan Pengungsi Lintas Batas Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota oleh para peserta, materi Kesepakatan Bersama yaitu tentang : Kesediaan mengadakan kerjasama antar Kabupaten/Kota yang berbatasan, Penyusunan rencana program kegiatan PB di Wilayah perbatasan, Menyusun pedoman Penanganan Pengungsi Lintas Batas Wilayah, Memberikan masukan-masukan kepada BNPB dan Kementrian Dalam Negeri tentang regulasi-regulasi teknis dan Fasilitasi renkon perbatasan.
Hasil Kesepakatan Bersama berkaitan dengan Pedoman Penanganan Pengungsi Lintas Batas tersebut akan dikoordinasikan dan konsultasikan kepada BNPB. Kabupaten/Kota antar provinsi yang berbatasan dalam waktu dekat, akan menindaklanjuti dengan pembuatan Memorandum of Understanding antar masing-masing Kabupaten/Kota.